(wartafakta.com)-Pemerintah secara resmi telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Dikutip dari sumbernya pengajuan tersebut dimasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Prioritas Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja pemerintah dengan legislatif pada hari rabu (24/8).

lebih lanjut Dijelaskan oleh Kepala Badan Standar, asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (Ka. BSKAP), RUU Sistem Pendidikan Nasional memasukkan dan mencabut tiga undang-undang yang terkait dengan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan beberapa kali perubahannya, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat lima tahap dalam undang-undang: Proses pembuatan. Kelima tahapan tersebut adalah perencanaan, persiapan, pembahasan, persetujuan dan penerbitan.

Sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku mengenai pembentukan undang-undang, pemerintah terbuka untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat. Pada tahap perencanaan, pemerintah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberikan masukan atas RUU Sisdiknas versi awal dan naskah akademiknya. Draf terbaru juga telah dikirim ke berbagai pemangku kepentingan untuk masukan lebih lanjut. Selain itu, pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut memantau seluruh dokumen dan memberikan masukan melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/.

“Kontribusi publik merupakan bentuk partisipasi publik yang disengaja sesuai dengan amanat undang-undang dan akan diperhitungkan dalam tahap penyusunan dan pembahasan RUU,” kata Aninedetto Adetomo.

Dalam rapat kerja dengan legislatif Republik Demokratik Kongo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa UU Sisdiknas diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dengan acuan terpadu dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. .

“Aturan dasar dari ketiga undang-undang tersebut telah digabungkan menjadi satu, sedangkan aturan turunannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.